Dewan Pakar Pastikan I...

Dewan Pakar Pastikan Independensi Mutlak dalam Penentuan 15 Besar Hoegeng Awards 2026

Ukuran Teks:

indsatu.com.com, Jakarta – Proses seleksi menuju Hoegeng Awards 2026 telah mencapai tahapan krusial dengan ditetapkannya 15 kandidat terbaik. Dewan Pakar Hoegeng Awards, yang bertugas menyaring figur-figur polisi teladan, secara tegas memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan ini steril dari segala bentuk intervensi. Komitmen terhadap independensi ini menjadi pilar utama dalam menjaga integritas penghargaan bergengsi tersebut.

Hoegeng Awards sendiri merupakan inisiatif penting yang bertujuan untuk menghormati dan mengapresiasi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menunjukkan integritas, profesionalisme, dan dedikasi luar biasa. Nama penghargaan ini diambil dari Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Imam Santoso, seorang tokoh legendaris yang dikenal luas sebagai simbol kejujuran dan antikorupsi di kepolisian Indonesia. Penghargaan ini menjadi mercusuar yang menerangi jalan bagi reformasi kultural di tubuh Polri.

Penetapan ke-15 kandidat teratas ini merupakan hasil dari rapat intensif Dewan Pakar yang diselenggarakan di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Rabu, 6 Mei 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum diskusi mendalam untuk mengevaluasi rekam jejak, kontribusi, dan integritas para nomine yang telah melewati berbagai tahapan seleksi awal. Setiap keputusan diambil berdasarkan objektivitas dan standar etika yang tinggi.

Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026 beranggotakan sejumlah tokoh dengan latar belakang yang beragam dan rekam jejak yang tak diragukan lagi. Mereka adalah Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Alissa Qotrunnada Wahid, M.Psi, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia; Putu Elvina, S.Psi., MM, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Selain itu, turut bergabung pula Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., seorang mantan Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Gufron Mabruri, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Komposisi dewan ini dirancang untuk memastikan representasi dari berbagai perspektif, mulai dari legislatif, pengawasan publik, hak asasi manusia, hingga antikorupsi dan pengawas kepolisian. Keberagaman ini memperkuat kredibilitas dan imparsialitas penilaian.

Habiburokhman, dalam pernyataannya setelah rapat, secara gamblang menegaskan komitmen dewan terhadap independensi. Ia mengungkapkan bahwa bahkan di antara para anggota dewan pakar sekalipun, tidak ada upaya untuk saling mengintervensi, apalagi dari pihak eksternal. Pernyataan ini menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan bersifat kolektif dan didasarkan pada konsensus yang murni.

"Kami sendiri tidak dapat mengintervensi satu sama lain; kami hanya bisa pasrah pada hasil terbaik," ujar Habiburokhman kepada awak media. "Oleh karena itu, bagi siapa pun yang mungkin memiliki kepentingan untuk mencoba mengintervensi kami, upaya tersebut dipastikan tidak akan membuahkan hasil." Penekanan pada ketidakmungkinan intervensi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada publik mengenai kemurnian proses seleksi.

Senada dengan Habiburokhman, Mas Achmad Santosa juga memberikan jaminan serupa. Ia menegaskan bahwa para anggota Dewan Pakar Hoegeng Awards bukanlah individu yang mudah diombang-ambingkan oleh kepentingan pihak mana pun. Pengalamannya yang bukan kali pertama menjadi bagian dari dewan pakar ini memberinya perspektif yang lebih mendalam mengenai konsistensi komitmen tersebut.

Mas Achmad Santosa menjelaskan bahwa motivasi utama Dewan Pakar tidak lain adalah mengangkat dan memperkenalkan figur-figur polisi teladan kepada masyarakat luas. "Saya sudah beberapa kali terlibat sebagai Dewan Pakar, dan saya melihat bahwa Ibu Alissa, Ibu Putu, Pak Habib dari Komisi III DPR, serta perwakilan dari Kompolnas, tidak memiliki kepentingan pribadi apa pun," tuturnya. Ia menekankan bahwa tujuan mereka adalah memastikan polisi-polisi baik ini mendapatkan pengakuan, baik dari masyarakat maupun dari pimpinan mereka, agar dapat menjadi contoh inspiratif bagi anggota Polri lainnya.

Aspek independensi juga menjadi sorotan utama Alissa Wahid. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada sedikit pun intervensi atau "titipan" dari pihak mana pun dalam proses pemilihan ini. Seluruh informasi disajikan secara transparan dan apa adanya, tanpa rekayasa atau bias. Ini mencerminkan praktik tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan penghargaan.

"Tidak ada intervensi sama sekali, tidak ada titipan, tidak ada bisik-bisik. Semua disajikan apa adanya," tegas Alissa. Ia menambahkan bahwa proses pengecekan di lapangan dan perolehan masukan dari masyarakat dilakukan secara proaktif dan terbuka. Keterbukaan terhadap masukan publik ini, menurutnya, adalah salah satu kunci utama dalam menjaga independensi dan objektivitas Dewan Pakar.

Gufron Mabruri dari Kompolnas menyampaikan harapannya agar Hoegeng Awards 2026 dapat berperan sebagai katalisator reformasi kultural di institusi Polri. Ia percaya bahwa dengan memberikan penghargaan kepada polisi-polisi berprestasi, nilai-nilai positif dapat disebarkan dan direplikasi oleh anggota kepolisian di seluruh wilayah. Pengakuan ini bukan hanya sebatas seremonial, melainkan juga pendorong perubahan perilaku.

"Ajang ini saya kira merupakan salah satu upaya untuk mendorong reformasi dengan mengangkat prestasi mereka, memberikan penghargaan, dan pengakuan," kata Gufron. "Harapannya, ini menjadi nilai yang bisa direplikasi oleh anggota lainnya di wilayah-wilayah lain, menciptakan efek domino kebaikan dalam pelayanan publik." Tujuan ini selaras dengan cita-cita pembentukan Polri yang profesional dan dicintai masyarakat.

Senada dengan Gufron, Putu Elvina dari Komnas HAM juga mengutarakan harapan agar jumlah polisi teladan semakin bertambah di masa mendatang. Menurutnya, dengan semakin banyaknya figur polisi baik yang muncul, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri secara keseluruhan akan meningkat signifikan. Peningkatan citra positif ini sangat penting dalam konteks reformasi kepolisian yang sedang digalakkan.

"Kami percaya bahwa dalam reformasi kepolisian yang sedang berjalan, akan semakin banyak calon-calon yang berkualitas untuk Hoegeng Awards," imbuh Putu Elvina. "Ada citra yang kami harapkan semakin membaik, ada isu kepercayaan publik yang ingin kami tingkatkan. Sehingga, harapan kami dari tahun ke tahun adalah semakin mendekati apa yang dicita-citakan oleh nama Hoegeng yang melekat pada penghargaan ini." Pernyataan ini menggarisbawahi relevansi abadi dari warisan integritas Hoegeng dalam konteks kepolisian modern.

Dengan penetapan 15 besar kandidat ini, Hoegeng Awards 2026 semakin mendekati puncak penganugerahannya. Komitmen Dewan Pakar terhadap independensi dan transparansi menjadi fondasi kuat yang menjamin bahwa penghargaan ini akan terus menjadi simbol kebanggaan bagi polisi-polisi teladan di Indonesia, sekaligus mendorong terciptanya institusi Polri yang lebih baik di masa depan. Integritas dalam proses seleksi ini menegaskan kembali nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Jenderal Hoegeng Imam Santoso.

Sumber: news.detik.com

Bagaimana perasaanmu membaca artikel ini?

Bagikan:
Artikel berhasil disimpan